Sebuah komite parlemen New South Wales merilis laporan penyelidikan pusat data yang mengkritik keras rezim perizinan yang dipercepat di negara bagian itu. Laporan tersebut memuat 26 temuan dan 23 rekomendasi, termasuk aturan energi terbarukan yang disebut paling ketat di Australia. 🔗 AAP
Rekomendasi utama
Laporan itu merekomendasikan pemerintah mewajibkan pusat data memasok sendiri 100% energi terbarukan per jam, bukan sekadar rata-rata tahunan. Laporan itu juga meminta pemerintah menilai dampak kumulatif pusat data di suatu wilayah, bukan hanya dampak proyek per proyek. 🔗 AAP
Komite menemukan negara bagian itu tidak memiliki strategi yang koheren untuk mengelola dampak ledakan pusat data terhadap air, listrik, dan infrastruktur. Lebih dari 60 pusat data beroperasi atau sedang dibangun di NSW, sebagian besar di Sydney. 🔗 Reuters via Northland News Radio
Moratorium ditolak
Ketua komite Abigail Boyd menyerukan moratorium atas persetujuan pusat data baru, tetapi usulan itu ditolak lewat pemungutan suara 6-1 oleh anggota dari Partai Buruh dan Liberal. Laporan itu justru menyerukan strategi pusat data yang komprehensif dan koordinasi yang lebih baik. 🔗 Reuters via Northland News Radio
Pengembang NextDC dan OpenAI saat ini sedang menunggu persetujuan untuk pusat data di negara bagian itu. Pemilihan negara bagian dijadwalkan Maret mendatang, dan warga di satu pinggiran kota sudah membuat satu proyek kecil dibatalkan. 🔗 Reuters via Northland News Radio
Fakta Kunci
- Laporan memuat 26 temuan dan 23 rekomendasi.
- Pusat data diminta memasok 100% energi terbarukan per jam.
- Usulan moratorium ditolak 6-1.
- Lebih dari 60 pusat data beroperasi atau dibangun di NSW.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar